IMPERIUM NTB Gedor Kantor DPW PPP, Mendesak Untuk Segera Melakukan Pemecatan Terhadap MH

Zonakasus.com - Mataram,NTB - Ditengah Dinamika persoalan kebangsaan yang terus bergejolak tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Negara ini terus saja Dilanggengkan tidak hanya itu, persoalan Amoral yang kemudian menindas Harkat dan martabat perempuan (KDRT) masih saja terjadi bahkan dilakukan oleh pejabat publik Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hal ini sangat tidak etis sebab merupakan Tindakan yang tidak mencerminkan diri sebagai pejabat publik yang harus menjaga Marwah diri.

Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum (IMPERIUM NTB) Mendesak Majelis Kehormatan Partai untuk segera mengambil langkah tegas terhadap MH yang merupakan anggota DPRD NTB sekaligus Kader Partai Persatuan Pembangunan yang diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

"Kami Mendesak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB untuk segera mengambil langkah tegas terhadap MH yang diduga kuat telah melakukan perbuatan Amoral dan Melawan Hukum," Ucap Muhammad Ramadhan Pada Media Zonakasus.com Senin (22/9/2025).

Saat ini kasus Dugaan KDRT yang dilakukan oleh MH sedang di periksa oleh penyidik Reskrim Unit PPA terkait Laporan Polisi nomor : LP / B / 120 /IV / 2025/SPKT/Polresta Mataram/Polda NTB, Pada tanggal 24 April 2025, yang di diduga kuat melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) telah menganiaya istri sahnya yang merupakan anggota polri aktif yang berdinas di POLDA NTB dan kasus tersebut sudah naik pada tingkatan Penyidikan.

Diketahui juga, KEJATI NTB sedang mengusut dugaan korupsi dana pokir tahun 2025. Hal itu berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat nomor: PRINT-09/N.2/Fd. 1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 . Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) tersebut ternyata ada pula keterlibatan Oknum Anggota Dewan Inisial MH dari fraksi PPP ini. Dan dia merupakan salah satu dari 28 anggota DPRD NTB yang menerima aliran dana siluman tersebut.

Hal itu terbukti juga dengan upaya dia untuk keluar dari perkara atau jeratan hukum yang sedang di usut oleh kejaksaan tinggi tersebut dengan cara mengembalikan Aliran dana siluman itu di Kejati pada tanggal 31 Juli 2025 lalu , bersama dengan rekannya Anggota DPRD Ruhaiman dari fraksi Partai yang sama yaitu PPP.

"Dua Kasus Besar yang menyeret nama MH selaku pejabat publik sekaligus Kader Partai PPP ini, seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan (MK) Partai untuk segera melakukan Sidang Kode Etik karena sudah menciderai Marwah Partai," Tandas Ketua IMPERIUM

Merespon terkait beberapa tuntutan massa Aksi dari IMPERIUM, pihak Dewan Pimpinan Wilayah DPW PPP NTB melalui Supriati Selaku Pengurus DPW PPP mengatakan bahwa mereka akan menyampaikan semua persoalan yang melibatkan MH selaku Kader Partai PPP ke Pimpinan Partai.

"Kami atas nama Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, mengecam keras tindakan Amoral dan melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh MH selaku kader partai yang merupakan Anggota DPRD Provinsi NTB Aktif, ketika semua bukti sudah lengkap maka kami akan mengeluarkan surat somasi terhadap saudara MH," Ucap Supriati saat Audiensi dengan Massa IMPERIUM

Ia juga menambahkan, persoalan ini adalah masalah serius apalagi menyangkut Marwah perempuan apalagi ini merupakan kader partai yang menjunjung tinggi hukum dan syariat.

"Sebagai sesama perempuan saya sangat tidak terima dengan kasus KDRT ini, apalagi Oknum yang melakukan tindakan ini adalah kader Partai yang seharusnya menjaga harkat dan martabat perempuan, untuk masalah ini nanti akan saya sampaikan langsung pada Pimpinan Partai PPP NTB," Tutup Supriati (ZK-07)