Aduan ini teregistrasi dengan Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor: TBLP/79/II/2026/Ditreskrimsus yang dilayangkan pada Rabu, 18 Februari 2026 lalu.
Menindaklanjuti laporan tersebut, POLDA NTB melalui Ditreskrimsus telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengaduan Dumas (SP2D) dengan nomor: SP2D/22/III/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus. Dalam surat tersebut, pihak kepolisian menyatakan komitmennya untuk mengusut serius dugaan pemalsuan dokumen tanah negara tersebut.
Sebagai langkah awal penyidikan, pada Kamis, 2 April 2026, penyidik Unit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB memanggil Direktur BCW NTB, Andriansyah, S.H., untuk dimintai keterangan selaku pelapor.
Andriansyah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum Kades Sanolo dan pihak BPN Kabupaten Bima diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Selain itu, ia menekankan adanya indikasi pelanggaran Pasal 263 dan 266 KUHP terkait pemalsuan surat dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik.
“Kepala Desa Sanolo dan BPN Kabupaten Bima diduga telah melanggar regulasi dan pasal-pasal pidana yang berlaku. Oleh karena itu, perkara ini harus diproses secara hukum hingga tuntas,” tegas Andriansyah dalam keterangannya.
BCW NTB berkomitmen untuk terus mengawal jalannya kasus ini hingga menemui titik terang. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk upaya penegakan supremasi hukum serta perlawanan terhadap praktik korupsi di wilayah Kabupaten Bima maupun Nusa Tenggara Barat secara luas. (ZK-07)
