Zonakasus.com - Mataram - Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kunker yang membahas tentang strategi kebijakan fiskal dan pembiayaan produktif, termasuk Rencana pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilaksanakan pada Rabu 12 Nov 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Banggar DPR RI Duta Partai PKB Hj. Mahdalena, S.S.,M.M menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada para PMI, khususnya pada akses pembiayaan resmi dan terjangkau.
“Selama ini, banyak PMI kita terpaksa meminjam uang di luar sistem perbankan dengan bunga tinggi hanya untuk biaya keberangkatan." Ucap Politisi Cantik Yang Akrab dengan Sapaan Umi Lena. Rabu, (12/11/2025).
Umi Lena Juga menambahkan bahwa PMI adalah Pahlawan Devisa yang berjasa untuk Bangsa ini.
"Mereka adalah pahlawan Devisa Negara yang setiap tahun menyumbang triliunan rupiah ke kas Nasional melalui Remitansi,” Ujar Umi Lena.
Menurut data Bank Indonesia (BI), total Remitansi PMI sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari Rp.136 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari PMI di Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi.
Provinsi NTB sendiri termasuk lima besar daerah pengirim PMI terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB, Remitansi PMI Asal NTB Januari Hingga juli 2025 telah mencapai Rp.76 Miliar.
Meski berkontribusi yang begitu signifikan terhadap ekonomi Nasional, lebih dari 70% PMI masih mengandalkan sumber pembiayaan informal seperti rentenir atau Lembaga tidak berizin untuk menutupi kebutuhan awal keberangkatan.
Hal ini membuat banyak di antara mereka terjerat utang bahkan sebelum bekerja di luar Negeri.
Hj. Mahdalena menegaskan bahwa akses KUR khusus PMI perlu segera diwujudkan sebagai bagian dari kebijakan inklusi keuangan Nasional.
“Kita harus memastikan PMI memiliki akses modal yang aman, legal, dan terjangkau. Mereka tidak boleh lagi berangkat dengan beban hutang tinggi. Negara wajib hadir memberikan solusi nyata,” Tegas Hj.Mahdalena.
Pihak Kementerian Keuangan dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema khusus KUR bagi calon PMI dengan bunga subsidi di bawah 6% per tahun dan tenor yang menyesuaikan masa kontrak kerja.
Selain itu, Bank Indonesia juga berkomitmen memperkuat literasi keuangan bagi calon PMI melalui kerja sama dengan Pemprov NTB dan lembaga penempatan tenaga kerja.
NTB memiliki potensi besar, dengan dukungan kebijakan yang tepat, PMI kita tidak hanya akan menjadi penyumbang devisa, tapi juga pelaku ekonomi produktif sepulangnya ke tanah air.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam perumusan program pembiayaan PMI, memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan lembaga keuangan mikro. (ZK-07)
