Zonakasus.com - Mataram - Menuju Babak Baru Konektivitas Pulau Sumbawa. Rencana pembangunan Jembatan Lewa Mori di Kabupaten Bima bukanlah gagasan baru yang muncul tiba-tiba. Bagi masyarakat Pulau Sumbawa, jembatan ini adalah mimpi panjang yang kini perlahan mulai menjadi nyata.
Proyek yang direncanakan menelan biaya sekitar Rp 1,2 triliun dari APBN ini diharapkan mulai dikerjakan pada Agustus–September 2026, setelah penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Detail Engineering Design (DED) pada pertengahan tahun 2026.
Ditengah Pro Kontra Rencana Pembangunan Jembatan yang menelan biaya Rp 1,2 triliun dari APBN ini, Hamdin Selaku Presiden Jaringan Aktivis - Lembaga Studi Kasus Kukum Pidana (JA-NTB LSKHP). Menyatakan dukungan penuh dengan adanya perencanaan pembangunan jembatan Lewa mori di kabupaten Bima NTB,
"Saya Selaku Presiden Jaringan Aktivis NTB Mendukung penuh Pembangunan Jembatan Lewa Mori, karena ini adalah mimpi panjang masyarakat Kabupaten Bima yang kemudian akan menjadi nyata," Ucap Hamdin. Rabu, (05/11/2025).
Hamdin mengungkapkan bahwa jembatan Lewa Mori ini adalah suatu transformasi percepatan perkembangan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya di wilayah pulau sumbawa NTB.
"Pembangunan Jembatan Lewa Mori membuka babak baru konektivitas antar wilayah di pulau Sumbawa dan akan Menumbuhkan ekonomi masyarakat di wilayah yang ada di pulau sumbawa," Ungkap Hamdin
Pembangunan jembatan Lewa mori ini, di realisasikan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Dapil NTB yaitu, H. Mori Hanafi dari Fraksi Partai Nasdem, namun mendapat ada aksi penolakan dari salah satu Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 6 dari fraksi partai Golkar yaitu Harwoto, S.H.
"saya atas nama Hamdin Selalu Presiden Jaringan Aktivis NTB, berpandangan aksi penolakan yang di lakukan oleh anggota DPRD provinsi NTB tersebut, syarat akan persoalan pendapatan bisnis Pom Bensin yang ada di Kecamatan Woha menurun akibat adanya Pembangunan Jembatan Lewa Mori," Pungkas Hamdin.
Kemudian ia menyampaikan, jika memang anggota DPRD provinsi NTB ada niat untuk perbaikan jalan dan jembatan, seharusnya gunakan posisinya sebagai pejabat publik untuk mendukung program tersebut tanpa melakukan penolakan terhadap perencanaan pembangunan jembatan Lewa mori.
"Kalau Teman-teman anggota DPRD Provinsi NTB punya niat yang tulus dalam program pembangunan, mari kita dukung dan apresiasi program pembangunan Jembatan Lewa Mori ini, jangan kemudian hadir ditengah publik dengan narasi penolakan yang tak mendasar," Tegas Hamdin
Hamdin berpandangan bahwa Perencanaan pembangunan Jembatan Lewa Mori akan mempermudah akses dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik di sisi sosial maupun kesehatan.
"Saya berpandangan bahwa Jembatan Lewa Mori ini adalah suatu hal yang mendesak dan perlu untuk masyarakat, karena jarak antara masyarakat Kecamatan Bolo sekitarnya dan rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bima sangat jauh, dengan adanya perencanaan pembangunan jembatan Lewa Mori ini, saya rasa akan meringankan perjalanan masyarakat menuju rumah sakit atau hal lain," Ucap Presiden Jaringan Aktivis NTB
Presiden Jaringan Aktivis Nusa Tenggara Barat NTB akan tetap mendukung pembangunan Jembatan Lewa Mori dan membatah Aksi penolakan yang dilakukan oleh anggota DPRD provinsi NTB dari fraksi partai Golkar, karena ia menilai Oknum anggota dewan tersebut tidak mensyukuri adanya perencanaan pembangunan jembatan Lewa mori ini.
