Anggota DPRD NTB mendesak Gubernur NTB untuk segera menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas sektor yang melibatkan semua pihak, mulai dari bupati hingga aparat penegak hukum (TNI/Polri).
Desakan ini disampaikan oleh Anggota DPRD NTB Dapil VI, Abdul Rauf usai rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Jumat (07/11/2025).
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, persoalan hutan di Sumbawa sudah menjadi masalah lama yang berulang kali disuarakan namun tak kunjung tuntas.
“Kalau kita mau benahi persoalan hutan ini satu sektor itu mustahil. Makan ini harus melibatkan semua pihak, gubernur kami dorong untuk segera rapat koordinasi,” tegas Abdul Rauf.
Anggota Komisi II DPRD NTB ini menyoroti salah satu akar masalah adalah kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum dan sanksi (punishment) terhadap kasus pembalakan liar.
“Selama ini punishment kita kurang. Termasuk penegakan aturan selama ini terlalu longgar kita dalam mentolerir. Kita ini sadar ancaman selalu mengintai kita. Kita tahu itu, Tapi terus kita ulangi,” Papar Duta Partai Demokrat.
Abdul Rauf juga meminta agar seluruh izin pembalakan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) segera dievaluasi dan dihentikan.
Selain itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menyentuh akar masalah ekonomi masyarakat. Mengingat alasan utama masyarakat menggarap hutan seringkali untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Alasan masyarakat selama ini menggarap untuk kebutuhan. Pastikan petani yang menggarap tanah ini ada beasiswa misalnya, sehingga tidak ada alasan babat karena kebutuhan biaya anak sekolah. Kalau mereka tidak cukup untuk makan – minum. Pastikan dia masuk PKH sehingga tidak ada alasan masyarakat babat hutan karena masalah ekonomi,” jelas Rauf.
Abdul Rauf pun memastikan telah melaporkan masalah ini dan mendesak Gubernur untuk segera mengagendakan rapat koordinasi, yang disambut baik oleh Gubernur. (ZK-07)
