Dalam aksinya, masyarakat Pulau Sumbawa menuntut pemerintah pusat dan Presiden Republik indonesi (RI) Bapak Prabowo Subianto agar segera melakukan pengesahan pemekaran provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi blokade jalan ini dikawal ketat oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Polres Se-pulau Sumbawa.
Koordinator Bima Dompu, Ilham mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI dapil pulau Sumbawa Mori Hanafi, Mahdalena, dan Johan Rosihan agar segera memberikan pernyataan sikap untuk pemekaran Pulau Sumbawa.
"Saya meminta Kapolres kabupaten Sumbawa dan Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat segera melakukan koordinasi dengan Kapolda NTB untuk berkoordinasi dengan Anggota DPR RI tersebut," ujar Ilham dalam orasinya.
Lanjut dia, Aksi ini adalah murni perjuangan untuk pemekaran provinsi Pulau Sumbawa dan sebelum ada kejelasan dari pihak terkait maka akan melakukan kemah selama 6 hari disini.
"Kami tidak akan buka jalan ini sebelum ada kepastian dari pusat bahkan kami akan mendirikan tenda Perkemahan selama 6 hari disini" Ucap Ilham.
Hal Senada disampaikan oleh Koordinator Umum KP4S (Kordum) Muhammad Taufan menegaskan bahwa hak untuk melakukan pemekaran sebagai langkah menuju kesejahteraan dan Penguatan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
"Pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Pulau Sumbawa," tegas Muhammad Taufan.
Blokade jalan lintas ini berlangsung sekitar pukul 11.00 WITA hingga sampai sekarang pukul 16.16 WITA.
Sampai saat ini massa Aksi belum mendapat Respon dari Anggota DPR RI perwakilan dari Pulau Sumbawa. (ZK-07)
